Warga Mitra Tersinggung Manuver Plt Bupati
RATAHAN–Terindikasi manuver politik dari Ronald Kandoli pasca dikukuhkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), mulai membuat warga tersingung. Terbukti ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Mitra, melakukan aksi demo damai di Kantor DPRD Mitra pada Rabu (21/02/2018).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Plt Bupati Ronald Kandoli, yang mulai melakukan gerakan-gerakan tertentu. Seperti aksi yang menjurus provokatif saat Kandoli di hari pertama masuk kantor pada 15 Februari lalu.
Tak tanggung-tanggung massa pedemo yang datang ke kantor dewan, meminta anggota dewan menggunakan hak angket untuk Kandoli.
Koordinator lapangan Veppy Rambi, aksi damai mendatangi kantor dewan tesebut dikakukan untuk kepentingan masyarakat Mitra . “Kami melakukan aksi damai ini untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kepada DPRD, dan meminta agar DPRD Mitra lakukan hak angket terhadap Plt Bupati Ronald Kandoli," tegas Rambi. "Kami menilai Plt bupati tidak menunjukan netralitas, tidak mampu menjaga ketertiban dan kenyamanan daerah, serta meresahkan masyarakat karena melakukan pencopotan terhadap foto Bupati definitif James Sumendap,” ucapnya lagi.
Lanjutnya, keterwakilan dari 12 Kecamatan serta 144 desa yang ada di Kabupaten Mitra turun untuk menyuarakan aspirasi dan meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), untuk mencopot Plt Bupati Ronald Kandoli. “Kami sangat terluka atas kejadian tersebut. Untuk itu, kami minta agar Plt Bupati Mitra segera di copot,” tegas Veppy Ramby, diikuti pendukung yang tergabung dalam forum dmasyarakat Mitra bersatu.(MRK)
RATAHAN–Terindikasi manuver politik dari Ronald Kandoli pasca dikukuhkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), mulai membuat warga tersingung. Terbukti ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Mitra, melakukan aksi demo damai di Kantor DPRD Mitra pada Rabu (21/02/2018).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Plt Bupati Ronald Kandoli, yang mulai melakukan gerakan-gerakan tertentu. Seperti aksi yang menjurus provokatif saat Kandoli di hari pertama masuk kantor pada 15 Februari lalu.
Tak tanggung-tanggung massa pedemo yang datang ke kantor dewan, meminta anggota dewan menggunakan hak angket untuk Kandoli.
Koordinator lapangan Veppy Rambi, aksi damai mendatangi kantor dewan tesebut dikakukan untuk kepentingan masyarakat Mitra . “Kami melakukan aksi damai ini untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kepada DPRD, dan meminta agar DPRD Mitra lakukan hak angket terhadap Plt Bupati Ronald Kandoli," tegas Rambi. "Kami menilai Plt bupati tidak menunjukan netralitas, tidak mampu menjaga ketertiban dan kenyamanan daerah, serta meresahkan masyarakat karena melakukan pencopotan terhadap foto Bupati definitif James Sumendap,” ucapnya lagi.
Lanjutnya, keterwakilan dari 12 Kecamatan serta 144 desa yang ada di Kabupaten Mitra turun untuk menyuarakan aspirasi dan meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), untuk mencopot Plt Bupati Ronald Kandoli. “Kami sangat terluka atas kejadian tersebut. Untuk itu, kami minta agar Plt Bupati Mitra segera di copot,” tegas Veppy Ramby, diikuti pendukung yang tergabung dalam forum dmasyarakat Mitra bersatu.(MRK)
COMMENTS