MANADO-Bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) Rabu (21/02/2018) pagi ini, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menitipkan pesan khusus pada pimpinan KPK yang hadir, yakni Wakil Ketua Basaria Panjaitan untuk disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pada kesempatan ini politisi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan terkait gaji kepala daerah uang kecil. "Saya (Olly) mau titip buat ibu Basaria mudah-mudahan, ibu bisa menyampaikan kepada bapak Presiden Jokowi, bagaimana pekerjaan gubernur dan walikota untuk menghadapi tantangan-tantangan di tengah-tengah masyarakat saat ini, dengan kemampuan masing-masing untuk menghadapi setiap gejolak yang ada di masyarakat tetapi penghargaan pemerintah terhadap gubernur dan walikot yang sampai saat ini, saya baru merasakan setelah dua tahun saya menjadi gubernur. Bagaimana saya harus siap terus berhadapan dengan masyarakat, dengan kemampuan finansial penghargaan pemerintah terhadap kami di sini," ungkap Olly. "Gaji kami cuma lima juta delapan ratus (Rp.5.8 juta, red), dengan tunjangan-tunjangan yang harus at cost, pertanggungjawaban begitu at cost, memang saya dapat 85 juta setiap sebulan untuk kegiatan seorang gubernur, tetapi itu semua at cost yang harus saya lakukan. Yang datang kerumah gubernur itu begitu banyak orang membawa proposal dan segala macam, namun saya sangat bersyukur ibu Basaria (pimpinan KPK), karena saya punya kemampuan lain dalam menghidupi keluarga dan rumahtangga saya, tapi saya yakin dan percaya pasti bupati/walikota tidak mencukupi dengan kemampuan ini tak mungkin dia hidup. Jadi, kalau ibu Basaria (Pimpinan KPK) bisa mengatakan kepada pemerintah pusat, saya kira pemberantasan korupsi pasti akan berhasil, tapi kalau tak bisa dilanjutkan terus jangan berharap ada perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan seorang eksekutif ke depan nantinya, saya kira itu titip saya buat ibu Basaria semoga Tuhan selalu menyertai kita," beber Olly.
Pada kesempatan ini pun Basaria Panjaitan langsung memberikan tanggapan atas titip Gubernur Olly tersebut saat membawakan materi pembuka di giatan ini. "Pesan pak gub nanti saya sampaikan," janjinya.
Lebih lanjut Basaria menyarankan gubernur memanfaatkan sumber daya alam daerah. "Sulut kita tahu penghasilan sumber daya alamnya. Saya tadi nginap di Hotel Fourpoint, saya lihat banyak turis. Dalam hati saya pemasukan dari turis cukup banyak. Itu bisa dimanfaatkan," ucapnya.
Di sisi lain, pada kesempatan itu ia menyebutkan tugas KPK yang jarang dipublikasikan. "Tugas KPK selain melakukan koordinasi dan pencegahan serta penyelidikan dan penuntutan. Satu lagi tugas kami adalah monitoring. Tugas ini membuat kajian yang dianggap perlu untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah," terangnya.
Ia membeberkan kajian yang dibuat KPK, antara lain kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sumber daya alam. "Termasuk buat kajian tahun lalu sudah diinformasikan ke partai politik (parpol)," ujarnya.
Ia menyebutkan dari kajian mereka ada empat poin yang harus menjadi atensi parpol agar terhindar dari korupsi.
"Pertama berbicara rekrutmen parpol, kedua kaderisasi anggota dr parpol. Kalau baik dari rekrutmen kita harap suatu saat mampu dan bisa jadi calon dan duduk kepala daerah, setelah direkrut bagus dikader bagus sudah harus didampingi dengan adanya kode etik. Itu harus diikuti sehingga dia benar baik dan integritas baik. Terakhir, tentang perlu transparansi dana partai," bebernya.
Hadir pada kegiatan ini Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Sulut walikota/bupati, perwakilan Kemendagri, BPK, BPKP, Pejabat Pemprov.(IFA)
Pada kesempatan ini pun Basaria Panjaitan langsung memberikan tanggapan atas titip Gubernur Olly tersebut saat membawakan materi pembuka di giatan ini. "Pesan pak gub nanti saya sampaikan," janjinya.
Lebih lanjut Basaria menyarankan gubernur memanfaatkan sumber daya alam daerah. "Sulut kita tahu penghasilan sumber daya alamnya. Saya tadi nginap di Hotel Fourpoint, saya lihat banyak turis. Dalam hati saya pemasukan dari turis cukup banyak. Itu bisa dimanfaatkan," ucapnya.
Di sisi lain, pada kesempatan itu ia menyebutkan tugas KPK yang jarang dipublikasikan. "Tugas KPK selain melakukan koordinasi dan pencegahan serta penyelidikan dan penuntutan. Satu lagi tugas kami adalah monitoring. Tugas ini membuat kajian yang dianggap perlu untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah," terangnya.
Ia membeberkan kajian yang dibuat KPK, antara lain kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sumber daya alam. "Termasuk buat kajian tahun lalu sudah diinformasikan ke partai politik (parpol)," ujarnya.
Ia menyebutkan dari kajian mereka ada empat poin yang harus menjadi atensi parpol agar terhindar dari korupsi.
"Pertama berbicara rekrutmen parpol, kedua kaderisasi anggota dr parpol. Kalau baik dari rekrutmen kita harap suatu saat mampu dan bisa jadi calon dan duduk kepala daerah, setelah direkrut bagus dikader bagus sudah harus didampingi dengan adanya kode etik. Itu harus diikuti sehingga dia benar baik dan integritas baik. Terakhir, tentang perlu transparansi dana partai," bebernya.
Hadir pada kegiatan ini Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Sulut walikota/bupati, perwakilan Kemendagri, BPK, BPKP, Pejabat Pemprov.(IFA)
COMMENTS