RR-RD Sepakat Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

TONDANO—Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa nomor urut 2 Ir Roy Octavian Roring dan Robby Dondokambey (RR-RD) sepakat melawan pelanggaran politik. Hal ini merupakan komitmen pasangan yang diusung PDI-Perjuangan serta didukung Demokrat, Gerindra, Hanura dan PKB itu, saat mengikuti Sosialisasi dan Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas, yang digelar Panwaslu Minahasa Rabu (14/02/2018) di Tondano.

Pada kesempatan ini hadir ketiga Komisioner Panwaslu Minahasa, paslon nomor 1 yang diwakili Cabup Careig N Runtu (CNR), Kapolres Minahasa AKBP Chris Pusung, Kajari Tondano, S Setia Budi, para Panwascam serta partai pengusung dan pendukung Paslon.

Pantauan media, pada kegiatan itu RR bersama-sama dengan para komisioner Panwaslu, Kapolres, Kajari Tondano dan CNR telah membacakan isi deklarasi yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan komitmen dukungan terhadap Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA dalam pelaksanaan Pilkada di Minahasa. "Dari pihak pasangan kami (RR-RD) sudah menandatangani begitu juga dari pak Ivan dan Careig sudah menandatangani. Untuk para pendukung kami berharap, sekali lagi marilah kita berproses dengan demokrasi yang baik, dengan menjaga keamanan dan ketertiban bersama agar hasil Pilkada Minahasa benar-benar beritegritas," terang Roring.

Adapun melalui Ketua Panwaslu Minahasa, Doni Rumagit mengungkapkan ucapan terima kasih atas komitmen bersama adalah sebagai kunci untuk bebas dari politik uang dan politisasi SARA. "Indeks kerawanan Pilkada Panwaslu di Minahasa menonjol adalah money politik masuk kategori sedang, dan kedua adalah mobilisasi ASN. Kami sebagai Panwaslu mempunyai kewenangan dalam menangani/eksekusi ditempat bersifat final. jagi paling berbahaya jika itu tersusun secara masif dan terstruktur," jelas Rumagit, sembari menambahkan bahwa tugas berat dan menjadi momok menakutkan Panwaslu adalah politik uang dan politisasi SARA, sehingga pentingnya kegiatan hari ini mengingat UU ini sudah secara nasional. "Terkait politik uang jika ada temuan maka ada sanksi administrasi pembatalan bagi paslon, begitupun dengan politisasi SARA itu seperti contohnya di Jakarta, sehingga hal-hal demikian bisa atau tidak membuat suatu Pilkada berintegritas," tegasnya.

Kapolres Minahasa AKBP Chris Pusung dalam arahan sambutan mengungkapkan sebagaimana dalam beberapa penyampaian baik acara maupun sosialisasi untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat terkait menjaga keamanan dan ketertiban demi kelancaran jalannya Pilkada berintegritas.

"Tentunya kita sudah mengetahui bersama aturan yang berlaku, dimana setiap kali pertemuan sosialisasi saya sebagai Kapolres Minahasa selalu menyampaikan berulang kali. Jadi jangan sampai ada yang melanggar aturannya. kami semua mempunyai fasilitas perangkat yang bisa memantau semua baik Politik Uang dan Politisasi SARA, semua hal yang disembunyikan itu akan ketahuan semua. kami punya Satgas Anti Money Politic untuk memantau politik uang dan Patroli Cyber untuk Medsos. Saya baru menjabat selama 5 bulan, jadi punya 'ketakutan' tersendiri karena saya juga orang Minahasa," ungkap Pusung.(IFA)