Manado-Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE yang diwakili Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw membuka Sosialisasi Permendes PDTT nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa (Dandes) dan kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dana desa dan evaluasi pendamping P3MD dan PD Provinsi Sulut di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa (05/03/2019).
Penegasan tegas soal penggunaan Dandes tepat sasaran diungkapkan Wagub Steven Kandouw pada kegiatan yang dirangkaikan dengan penyerahan BPJS Ketenagaankerjaan pada tenaga pendamping profesional itu.
Wagub Steven Kandouw didampingi Kadis PMDD Sulut Royke Mewoh, penyerahan BPJS Ketenagaankerjaan pada tenaga pendamping profesional, di acara sosialisasi, Selasa (05/03/2019).
Pada kesempatan ini Wagub Steven Kandouw meminta kepada seluruh tenaga pendamping yang ada untuk mengawal pemanfaatan dana desa dengan baik sesuai aturan dan mekanisme yang ada.
"Tenaga pendamping desa harus menjadi pelopor sekaligus motor penggerak pembangunan di desa. Pendamping desa harus mampu menjadi agen perubahan di setiap desanya,” ujar Wagub Kandouw.
Dia pun berharap para pendamping desa terlibat aktif dalam setiap fase, mulai dari perencanaan hingga pelaksananan pembangunan desa.
“Program dana desa ini mungkin program satu-satunya yang ada di dunia. Apalagi, besaran dana desa yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya terus naik,” katanya memaparkan.
Ditambahkannya tahun 2019 ini di Sulut dana desa sekitar 1,2 Triliun dan dana desa ini harus betul-betul dioptimalkan.
"Mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pengawasan, karena dana desa ini tidak termasuk di APBD, tidak diperiksa BPK melainkan diperiksa langsung oleh Jaksa dan polisi aparat penegak hukum jika ada indikasi penyalahgunaan dandes tersebut, jadi jangan main-main," tandasnya.
Untuk itu diharapkan agar Dandes pemanfaatannya harus betul-betul, output dan outcome jangan hanya jadi tapi tidak ada pemanfaatannya.
"Dandes ideal harus berkelanjutan demi pemanfaatan kesejahteraan masyarakat umum sesuai program nawacita pak presiden Jokowi," harap Wagub Kandouw.
Sebelumnya dalam laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Royke Mewoh mengatakan program Dana Desa oleh Bapak Presiden Jokowi Widodo untuk Sulawesi Utara sejak tahun 2015 s/d 2019 mendapat anggaran sebesar:
Tahun 2015 sebesar Rp402.546.360.000 di bagi 1.505 Desa.
Tahun 2016 sebesar Rp911.498.499.000 dibagi 1.505 Desa.
Tahun 2017 sebesar Rp1.161.358.872.000 dibagi 1.506 Desa.
Tahun 2018 Rp1.065.862.820.000 dibagi 1.506 Desa.
Tahun 2019 sebesar Rp1.210.560.814.000 dibagi 1.507 Desa.
“Sedangkan hasil yang diperoleh melalui Dandes yang dikolaborasikan dengan program OD-SK, yaitu jalan desa sejak tahun 2015 s/d 2018 sepanjang 300 kilometer, pasar desa 37 unit, jembatan 4.572 buah, Bumdes 599 unit, air bersih 1.200 unit, MCK, 4.063 unit, Polindes 51 unit, tambatan perahu 77 unit, embung desa 10 unit, irigasi 74 unit, fasilitas olahraga 58 unit, drainase 1.275.478 meter, paud 377 unit, Posyandu160 unit, sumur 938 unit,” beber Kadis Mewoh.
“Dan untuk tahun 2015 desa sangat tertinggal 84 desa, tertinggal 852 desa, berkembang 554 desa dan maju 15 desa, sampai tahun 2018 desa sangat tertinggal 66 desa, tertinggal 640 desa, berkembang 734 desa dan maju 66 Desa,” tuturnya lagi.
Turut hadir pada kegiatan ini pihak BPJS ketenagakerjaan dan tenaga Pendamping Desa se-Sulut.(hps/ifa)
COMMENTS