Wagub: Roadmap Pariwisata Sulut Telah Diakui Presiden Jokowi

Manado-Wagub Sulut Drs Steven OE Kandouw mendampingi Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arif Yahya di rapat koordinasi (Rakor) KEK Pariwisata  bersama jajaran kementerian terkait dan Pemda Minut di Hotel Peninsula Manado, Senin (07/10).

Menurut Wagub Kandouw dengan ditetapkannya KEK Pariwisata di Provinsi Sulut sebagai super prioritas yang berada di Likupang Kabupaten Minahasa Utara (Minut), menurut Wakil Gubernur Steven Kandouw sudah sangat bersyukur karena roadmap kepariwisataan yang digagas Gubernur Olly Dondokambey sangat diakui Presiden RI (Joko Widodo).

"Jadi roadmap bapak gubernur diakui dan didukung pak presiden dan hari ini realisasi iplementasi dilapangan diwujudkan pak menteri pariwisata sambil mendukung penetapan regulasinya oleh pak presiden yang tinggal seminggu lagi keluar," jelas Kandouw 

Sementara itu melalui Menpar Yahya sangat mengapreasiasi akan adanya KEK Pariwisata Likupang yang digagas Gubernur Olly, dengan mengucapkan syukur dan terima kasih Yahya sendiri mengakui KEK Likupang merupakan yang tercepat dan diharapkan pada bulan Oktober ini peraturan pemerintah (PP)nya sudah ditandatangani.

"Bisa dibandingkan yang akan ditandatangani PP ada dua, di Kendal-Jawa Tengah dan KEK Likupang. Saya tidak tau berapa lama yang di Kendal itu dibanding dengan KEK yang begitu cepat, saya bersama pak presiden dan Mr Lee ke sana (Kendal) itu dua tahun yang lalu, namun untuk di Likupang pertama kali saya datang bulan Desember 2018, jadi dalam setahun KEK Likupang itu sudah dapat untuk PP-nya. Jadi selamat saya ucapkan," akuh Menpar.

Hal lain juga menurut Menpar, untuk bidang pembangunannya sangat baik dari jajaran Kementerian PUPR untuk pelebaran jalan instruksi dari presiden dan penambahan hotel sesuai permintaan serta untuk keamanan keramahtamaan masyarakat Sulut sudah tidak diragukan lagi sangat baik, sambutannya hangat bagi wisatawan.

"Untuk Sulut the Rising Star untuk pariwisata karena tumbuhnya sangat luar biasa besar selama 5 tahun ini sebanyak 500 persen atau 5 kali lipat. Jadi menjadi super prioritas, semula anggaranya hanya 400 miliar sekarang totalnya 773 miliar," ujarnya yang menambahkan anggaran itu masih kecil dibanding destinasi lain, namun Provinsi Sulut itu masih berhak karena anggaran tambahan yang diberikan 6,4 triliun itu hanya untuk 4 destinasi super prioritas saja diluar Likupang.

"Kenapa, karena Likupang itu diputuskan pada hari yang sama (tanggal 15 Juli) pada saat anggaran 6,4 T ditambah, saat itu pula pendatang baru destinasi Sulut masuk, jadi masih belum ada ketambahan namun mudah-mudahan di tahun 2020 nanti akan bertambah," ujarnya.(hpc/ifa)