Manado-Komitmen untuk mengutamakan pelayanan publik, khusus anggaran prioritas belanja langsung/modal, tetap dikedepankan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw (OD-SK).
Sebagai bentuk langkah strategis dengan ikut tersedotnya anggaran APBD Sulut Tahun Anggaran 2020 dengan dana Pilkada di tahun yang sama dengan banderol Rp360 miliar, OD-SK pun mengambil kebijakan pemotongan anggaran tertentu untuk memuluskan anggaran yang masuk skala prioritas untuk pembangunan infrastruktur publik.
Anggaran seperti perjalanan dinas atau pun pelaksanaan rapat-rapat di SKPD pun dipangkas. Tak hanya di SKPD, namun perjalanan dinas OD-SK ikut dipotong.
Dikatakan Gubernur Olly, perampingan pada APBD 2020 tidak mengurangi anggaran prioritas pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat Sulut. Gubernur memerintahkan kepada seluruh PD untuk memangkas anggaran-anggaran yang tidak pro rakyat seperti anggaran perjalanan, rapat dalam kantor, ATK, dan sebaliknya, memaksimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat Sulut. “Pengurangan anggaran tidak mengurangi anggaran untuk kepentingan rakyat malah dibanding dengan tahun lalu mengalami peningkatan,” kata Gubernur Olly saat memberikan kata sambutan di rapat Paripurna DPRD Sulut terkait penetapan APBD 2020 di Kantor DPRD Sulut di Kairagi Manado, Jumat (15/11).
Gubernur Olly juga mengapresiasi DPRD Sulut atas disetujuinya Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020. “Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Sulut, atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020,” katanya.
Secara teknis, program dan kegiatan dalam Ranperda APBD Provinsi Sulut TA 2020 mengacu pada tema RKPD Tahun 2020 yaitu ‘Memantapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Peningkatan Pemerataan Infrastruktur yang Tersebar di 7 Prioritas Pembangunan’. Di mana ketujuh prioritas pembangunan tersebut adalah Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, kedua adalah Pemantapan Sumber Daya Manusia, ketiga Pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif, keempat Pemerataan infrastruktur, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan Sukses Pemilu kepala daerah, keenam Reformasi birokrasi, dan ketujuh, Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup.
Lebih lanjut, Gubernur mengajak semua pimpinan dan anggota DPRD Sulut untuk terus mengawal kebijakan dan program kerja yang tertata dalam APBD TA 2020 hingga akhir pelaksanaannya dan menjaga sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mendukung setiap prioritas pembangunan daerah. “Tahun 2020 juga merupakan tahun pesta demokrasi, dimana kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat provinsi, maupun di tujuh kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Karena itu, sukses Pilkada merupakan target utama kita bersama,” ujarnya.
Sukses Pilkada, lanjutnya, antara lain ditandai dengan berlangsungnya tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terpilihnya kepala daerah yang berkualitas, kompeten, dan berbasis pada keinginan masyarakat banyak, serta budaya pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil.
Wagub Kandouw membenarkan adanya pemotongan dana perjalanan dinas gubernur dan wagub.
“Dana perjalanan dinas gubernur dan Wagub juga dipotong, begitu pun di SKPD, termasuk anggaran rapat-rapat, agar dapat dioptimalkan pada program super prioritas yakni belanja langsung atau modal,” aku Wagub Kandouw yang ikut hadir pada rapat paripurna tersebut.
Adapun Rapat paripurna turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekprov Edwin Silangen SE MS serta para anggota DPRD Sulut dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.(ifa/*)
COMMENTS