Bitung-Masih Lesunya Sektor Perikanan di Kota Bitung di karenakan regulasi terkait perizinan belum juga menyentuh kebangkitan sektor perikanan khususnya di Kota Bitung.
Dan sejak menjadi Wakil Walikota bersama Walikota Max Lomban periode lalu, hingga saat ini dipercaya menjadi Walikota Bitung, Ir. Maurits Mantiri MM tak pernah kendor berupaya untuk mengembalikan kejayaan dunia perikanan di Kota Bitung yang merosot 5 tahun belakangan ini.
Ini diutarakan Walikota Maurits Mantiri saat menghadiri Rapat Koordinasi sektor perikanan Bitung di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden di Jakarta, Kamis (29/04/2021).
Rakor yang dipimpin Deputi 1 Febri Calvin Tetelepta ini diikuti perwakilan dari Kementerian Perikanan, PSDKP, Polda Sulut, Kepala Dinas Perikanan, Assisten 3 Provinsi Sulut, Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulut, kepala Kejaksaan Negeri Bitung serta Kapolres Bitung.
Dalam kesempatan itu Walikota Maurits meminta pemerintah pusat untuk membuka keran sebesar-sebesarnya untuk invetasi perikanan di Kota Bitung.
“Untuk diketahui Kota Bitung tujuh dan tahun lalu berjaya dengan perikanan, namun jangan anggap kehabisan ikan itu karena nelayan terlalu banyak mengambil ikan atau over fishing, ini di buktikan dengan pembatasan selama 5 tahun. Ini tak mungkin nelayan melakukan over fishing dengan adanya aturan yang ketat. Kami meminta pemerintah pusat melihat kembali aturan yang ada," papar Walikota Maurits yang memang berlatar belakang pelaku perikanan itu.
“Kembalikan kejayaan perikanan kota Bitung dengan demikian maka akan berdampak pada kesejahteraan warga Bitung. Mohon pemerintah pusat membuka keran yang tersumbat agar kesejahteraan warga dan perekonomian di Kota Bitung tercapai,” tegas sosok familiar itu.
Sedangkan Deputi 1 Febri Calvin Tetelepta dalam menyampaikan dengan lugas kepada pemangku kepentingan terkait tersumbatnya investasi perikanan di Kota Bitung.
“Kita harus serius dengan persoalan ini, mumpung walikotanya ‘Gila’ dalam bekerja dan terus memperjuangkan perikanan di Bitung,” ungkap Tetelepta.
Dia juga meminta kepada semua pemangku kebijakan perikanan baik di tingkat kementerian sampai kota agar fokus.
“Mohon bantuan kita semua untuk mengembalikan kejayaan perikanan Bitung yang sesuai dengan aturan dan silahkan berkomunikasi dengan walikota Bitung,” jelasnya.
Diapun meminta agar ada pertemuan guna membahas persoalan batas dan kerja sama antara pemerintah Maluku, Maluku Utara, Papua, papua barat dan Sulawesi Utara. “Memorandum of anderstnading antara pemerintahan daerah ini harus dilakukan agar peningkatan perikanan maju terus,” kata Tetelepta.
Pun uga menegaskan, jika persoalan ini lambat dicarikan jalan keluarnya maka, pemerintah pusat akan dituding sebagai biang dari keterlambatan ini.
“Pemerintah pusat dalam berprogram jelas tanggal pelaksanaannya sampai dengan imbas kepada masyarakat jangan sampai pembangunan dilakukan tampa ada imbas perekonomian kepada masyarakat,” cetus Tetelepta.
Ia pun meminta kepada Kepala dinas Perikanan Provinsi Sulut agar hadir dalam pertemuan tingkat kepala dinas se Indonesia timur pada 24 Mei mendatang.
“Kita akan membahas perikanan dan kita akan lakukan pada tanggal 24 mei 2021 mendatang dan MUOnya langsung dilakukan hari itu juga agar kran pembatasan bisa mengakir bagus,” ucap Tetelepta.(serdi )
COMMENTS