BPPD Sulut dan Pemkab Sitaro Gelar Workshop Koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah

Siau-Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), melaksanakan Workshop Koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah di Auditorium Kantor Bupati Sitaro di Siau, Jumat (11/06/2021).

Pada Workshop tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Sitaro, Drs John H. Palandung, M.Si, memberikan sambutan dengan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur, melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah, yang memperhatikan  Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang adalah salah satu Kabupaten di perbatasan dan memiliki Pulau Makalehi, sebagai salah satu Pulau Terluar di Indonesia.

 "Pelaksanaan Workshop ini, bisa menjadi wadah bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan suara aspirasi kita dalam sebuah singkronisasi," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kehadiran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

"Ini untuk menghimpun perencanaan yang telah kita susun untuk dapat disingkronisasi dan diintegrasikan dengan baik sehingga menjadi panduan kita bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara," jelas Wabup Palandung, sembari mengatakan harapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, kiranya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkenan membantu dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sitaro.

Pada kesempatan tersebut Kepala Badan Pengelola Perbatasan  Provinsi Sulawesi Utara, Ir.Djemi Gagola, M.Si., ME, membuka  sekaligus membawakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey. 

"Bahwa maksud dan sasaran dari pelaksanaan workshop ini adalah kita duduk bersama membangun, merumuskan teristimewa menyatu padukan, langkah kita mulai dari tingkat Desa sampai tingkat Provinsi, minimal kita satu data, kita satu perencanaan, kita satu bahasa untuk sama-ama mengajukan usulan-usulan super prioritas dari prioritas yang ada di Kecamatan Lokasi Prioritas (LOKPRI) Kecamatan Siau Barat. 

Lanjutnya, ada empat belas Kecamatan Lokpri di Sulawesi Utara, diantaranya  Kecamatan Siau Barat, dengan Pulau Terluar yaitu Pulau Makalehi. Semua Kecamatan yang mengelola Pulau Terluar, itulah yang menjadi prioritas amanat RPJMN. 

"Semua pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat sampai Daerah hingga pihak swasta terus bersinergi dan bersama dalam mengoptimalkan segala potensi di Daerah," tutupnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, DR. Agus T. Poputra, SE. Ak. MM., MA, Kepala Perangkat Daerah terkait, mewakili Kapolres Sitaro, Camat Siau Barat, Lurah Paniki, Lurah Paseng, seluruh Kapitalau yang ada di wilayah Kecamatan Siau Barat.(heriwan)