Warga Tandurusa Antusias Sambut Program PTSL, Badan Pertanahan Nasional

  

BITUNG  – Warga Ma­syarakat Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung sangat antusias menyambut   Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL), yang di selenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung .

" Kami juga mengapresiasi di pilihnya Kelurahan Tandurusa sebagai salah satu dari tiga Kelurahan yang mendapat pelaksanaan PTSL tahun ini " kata beberapa  Warga usai berkonsultasi dengan pihak Kelurahan Tandurusa Kamis 19/5/2022

Hal yang sama di ungkapkan Rudi Harimu   (47) warga lingkungan V mengaku ada 70 KK di lingkungannya  sangat ber­syukur dengan adanya program pemerintah tentang PTSL. Sebab, selama 15 tahun se­bagai tanda kepemikan tanah­nya, dia hanya memilik buk­ti akte jual beli (AJB).

Kepala BPN Bitung Budi Tarigan SH  berdialog dengan Warga

”Mudah mudahan dengan program ini, kami di bantu pemerintah dan BPN agar  bisa me­miliki surat legalitas yang resmi atau sertifikat ” kata Rudi 

Sebelumnya pada Selasa 27/5/2022 bertempat di kantor Lurah Tandurusa di laksanakan Sosialisasi PTSL kepada warga Masyarakat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bitung  yang di hadiri langsung Kepada BPN Bitung Budi Tarigan SH ME beserta beberapa Kepala Bidang, dan Kajari Bitung Frankie Son SH anggota DPRD Vivi Ganap  Lurah Tandurusa Oldison Sahabat.

Di kesempatan itu Kepala BPN Bitung Budi Tarigan menjelaskan tentang manfaat program PTSL kepada warga dan syarat pendaftaran tanah baik kintal, kebun, dan tanah Rumah Ibadah dan tanah Kantor Pemerintah 

" Kami minta warga benar benar menggunakan kesempatan ini, sosialisasi ini penting agar  semua warga  segera mendaftarkan tanahnya, sehingga legalitas kepemilikanya jelas. Manfaat program ini  harus di­rasakan masyarakat,” papar Tarigan di sambut tepuk tangan warga 

Sementara Kepala  Kejaksaan Negeri Bitung  Frankie Son SH MM MH mengingatkan warga agar tidak mempercayai ajakan pihak pihak atau oknum  lain selain BPN .Karena, yang di sampaikan  oleh BPN benar dan   pasti ada dasar hukumnya baik SKB Menteri Perpres serta perundang undangan lainnya.

" Apapun yang menjadi syarat untuk di terbitkannya sertifikat PTSL baik pengurusan dokumen di kelurahan dan kecamatan itu sudah di tanggung Pemerintah Pusat alias gratis, laporkan kepada kami jika terjadi pungutan" tegas Kajari

Diketahui,  dengan jumlah penduduk hampir 5000 jiwa masih  ada sekitar 250 bidang tanah baik tanah tempat tinggal dan tanah kebun di kelurahan Tandurusa termasuk tanah berstatus  HGB   tidak masuk program PTSL tahun 2020 lalu berkasnya di kembalilan ke kelurahan di karenakan melebihi batas Kouta yang di tentukan BPN .

(Serdi)