BPJS Kesehatan siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, melalui optimalisasi layanan skrining riwayat kesehatan bagi seluruh petugas pemilihan umum tahun 2024 nanti.
Hal ini, ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), di Kantor Staf Kepresidenan, Senin (21/11/2023) di Jakarta.
SEB ini terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas) bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
Dalam SEB tersebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengkoordinir seluruh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk memastikan agar KPU dan BAWASLU Provinsi/kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing mengarahkan seluruh petugas penyelenggara Pemilu mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan dari BPJS Kesehatan.
Begitu pula dangan KPU dan BAWASLU akan memastikan seluruh subordinat dibawahnya untuk melakukan Skrining Riwayat Kesehatan.
SEB ini ditantangani oleh Mendagri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja dan Direktur Utama
BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan RI
Moeldoko.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, skrining riwayat
Kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi peserta Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Skrining Riwayat Kesehatan dilakukan untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar tidak menjadi sakit.
”Tentu kami berharap apabila petugas pemilu sudah melakukan Skrining Riwayat Kesehatan, kita dapat melakukan pemantauan terhadap risiko kesehatannya apakah masuk dalam
kategori berisiko atau tidak berisiko penyakit.Selain itu, juga dapat ditemukan informasi tentang status kepesertaan JKN apakah aktif, tidak aktif atau belum terdaftar,” kata Ghufron.
Lanjut dijelaskan Ghufron, jika hasil skrining petugas masuk dalam kategori tidak berisiko
penyakit, maka bisa dipastikan petugas bisa melanjutkan aktivitas dan tanggung jawabnya di Pemilihan umum. Namun, bagi petugas yang memiliki hasil berisiko dan status kepesertaan JKN-nya aktif, maka dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
"Dipastikan hasil pengisian skrining riwayat kesehatan tidak berpengaruh terhadap status petugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Untuk perlindungan jaminan kesehatan melalui JKN, jika terdapat petugas pemilu yang belum menjadi peserta JKN, maka pemerintah daerah wajib mendorong petugas mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri atau sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) jika petugas tersebut merupakan pekerja," jelasnya.
Bagi petugas penyelenggara pemilu yang belum terdaftar sebagai peserta segmen manapun. Maka Pemerintah daerah memastikan pengalokasian anggaran, membayarkan bantuan iuran dan membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
" Petugas yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN tetapi status kepesertaannya tidak aktif, maka pemerintah daerah wajib memastikan petugas melakukan reaktivasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Ghufron.
Ditambahkan Ghufron, petugas pemilu dapat mengisi seluruh pertanyaan Skrining Riwayat
Kesehatan melalui tautan https://webskriningpetugaspenyelenggarapemilu.bpjskesehatan.go.id/. Dan BPJS Kesehatan akan menyiapkan sistem informasi (aplikasi) untuk pengisian Skrining Riwayat kesehatan petugas Pemilu ini, akan disiapkan oleh BPJS Kesehatan. Sistem ini juga akan terintegrasi dengan sistem informasi milik KPU dan BAWASLU.
BPJS Kesehatan juga akan menyiapkan dashboard pemantauan pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu. Hak akses dashboard tersebut akan dimiliki oleh KPU Pusat, BAWASLU Pusat, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan BPJS Kesehatan.
”Hasil Skrining Riwayat Kesehatan dapat dipantau bersama dan akan memberikan feedback kepada petugas maupun panitia penyelenggara pemilu. Dengan demikian panitia akan lebih dapat mengantisipasi risiko kondisi kesehatan para petugas serta dapat memastikan telah terlindungi oleh Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan,” tambahnya.
Sampai dengan November 2023, jumlah penduduk yang telah mendapatkan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 265 juta jiwa atau 95,76% dari total penduduk semester I Tahun 2023. Sementara itu, jumlah peserta JKN yang telah melakukan skrining riwayat kesehatan sudah mencapai 32.950.537 peserta.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengungkapkan ini adalah tindakan preventif dari pemerintah agar seluruh petugas pemilu terdeteksi sejak awal apabila ada dalam kondisi yang kurang baik/berisiko sakit dan sudah siap dengan
penanganannya.
”Negara telah hadir dalam proses pemilihan umum. Memikirkan sejak awal dan menjaga
kesehatan dan keselamatan petugas pemilu. Jangan sampai kita mengulang kejadian di
tahun sebelumnya. Dengan adanya Skrining Riwakat Kesehatan kami berharap apabila
terjadi kondisi yang kurang baik dapat lebih diantisipasi,” kata Moeldoko.
Sementara itu Ketua BAWASLU, Rahmat Bagja, mengungkapkan apresiasinya terhadap upaya Pemerintah dalam hal ini KSP, BPJS Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan KPU. Ini merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya yang menyangkut keselamatan para petugas pemilu.
”Ini juga menepis isu hoax terkait pemilu. Kita ketahui kerja petugas pemilu ini cukup berat,
hampir lebih dari 24 jam. Kita bayangkan pada hari pemilihan ada berapa banyak petugas
yang bekerja. Dengan adanya SEB ini merupakan wujud dari pemenuhan hak para petugas pemilu untuk memperoleh perlindungan kesehatan saat menjalankan tugas,” kata Rahmat.
Senada dengan BAWASLU, Inspektur Utama Komisi Pemilihan Umum, Nanang Priyatna,
mengungkapkan dukungan KSP, Kementerian Dalam Negeri, BAWASLU dan BPJS
Kesehatan atas kepedulian Negara untuk melindungi petugas pemilu yang akan bekerja keras dalam proses demokrasi lima tahunan ini.
”Hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu ini memang diharapkan adanya peningkatan skrining riwayat kesehatan, akses layanan kesehatan, dan jaminan perlindungan kesehatan. Dengan SEB ini diharapkan menjadi langkat nyata dalam menyukseskan proses pemilu khususnya perlindungan bagi petugas Pemilu,"kata Nanang.
Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri RI, Amran,
mengungkapkan dukungan terhadap SEB ini.
" Kemendagri melalui pemerintah daerah
akan memastikan pelaksanaan Skrining riwayat kesehatan agar dapat berjalan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Minahasa dibawah naungan BPJS Kesehatan Cabang Tondano, dalam memastikan kepesertaan JKN bagi petugas pemilu dalam keadaan aktif," tandasnya.(mei)
COMMENTS