Manado-Para pegawai Non ASN atau Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) agar dapat lebih memahami (tujuh) 7 prioritas pembangunan serta dapat menjabarkan Visi Misi dari Gubernur Prof Dr (HC) Olly Dondokambey, SE bersama Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw (OD-SK). Demikian dikatakan Wagub Steven Kandouw kepada wartawan usai pelaksanaan apel kerja awal tahun kerja 2024 bersama ribuan THL Pemprov Sulut yang berlangsung di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut di Manado pada Rabu, 10 Januari 2024.
"Di tahun baru ini merupakan suatu momentum untuk melakukan konsolidasi kinerja secara internal agar dapat lebih memahami serta memaknai visi misi serta 7 Prioritas Pembangunan OD-SK di Sulawesi Utara," terangnya.
"Secara internal dan khusus pada dua (2) hari terakhir ini (Selasa-Rabu) memberdayakan, mengendorse, menguatkan serta memberi bimbingan kepada THL-THL bahwa status mereka jelas. Hak-hak mereka jelas namun dibalik hak-hak ini ada kewajiban-kewajiban," tambah Kandouw. Lanjutnya meminta para THL untuk bekerja dengan passion. Kedisiplinan bekerja keras dan harus mengetahui serta mengamankan visi misi dari gubernur.
Disisi lain, Wagub Steven Kandouw sangat mengapresiasi pengabdian dari pegawai Non ASN atau THL, dengan mengibaratkan dua kepingan mata uang, THL itu di satu sisi memiliki hak dan di sisi lainnya juga mempunyai tugas tanggungjawab. "Tunjukkan kinerja anda-anda. Harus disiplin. Harus tahu tupoksi masing-masing," tegasnya sembari mengusulkan jika perlu agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi/dinas untuk memasang kamera CCTV guna memantau kinerja para pegawai yang didalamnya juga THL.
"Saya ingatkan pula pentingnya loyalitas dimiliki segenap pegawai Non ASN dan yang tak kalah penting adalah mereka mengetahui dan mampu menerapkan visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur," tandas mantan Ketua DPRD Sulut itu.
Diketahui oleh Wagub Steven Kandouw pun pada pertemuan tersebut telah memberikan reward kepada sejumlah THL dalam kriteria tertentu, mulai dari yang mengabdi selama 25 tahun ke atas, memiliki keluarga (5 anak atau lebih) serta THL yang berstatus janda hingga yang ber-pendidikan S2. Hadir mendampingi Wagub Steven Kandouw saat itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut Steve Kepel, Kepala BKAD Sulut Clay J Dondokambey, Kepala Dinas Kominfo Sulut Steven Evans Liow serta sejumlah pejabat Pemprov Sulut lainnya.
Dihari sebelumnya juga yakni, Selasa 9 Januari 2024, oleh Wagub Steven Kandouw dalam kegiatan yang sama terkait kinerja THL di lingkup Pemprov Sulut, seperti halnya dalam menindaklanjuti arahan tugas Gubernur Prof Dr (HC) Olly Dondokambey, telah memberikan pengarahan kinerja awal tahun 2024 ini. Dimana, wagub mengatakan diawal tahun seperti ini sudah menjadi kewajiban memberikan motivasi dan penguatan kepada THL Pemprov Sulut karena THL kita ini relatif signifikan jumlahnya. Karena signifikan, maka harus dioptimalkan output serta outcome-nya.
"Hari ini saya mendorong untuk bersikap profesional, mandiri serta disiplin dalam memulai serta melaksanakan pekerjaan di tahun 2024 ini," terang Wagub Kandouw yang disela-sela itu sembari melontarkan pertanyaan candaan yang menanyakan tentang latar belakang pendidikan formal dari beberapa para tenaga Non ASN.
Lanjutnya terkait dengan keinginan para THL untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau bahkan ASN, dipesankannya harus dipersiapkan secara matang karena basis testnya tidak lagi didasari like or dislike (suka atau tidak suka). "Teman-teman pegawai non ASN diangkat lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur yang dimana di dalamnya terdapat tanggung jawab besar untuk sama-sama memperjuangkan visi misi yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur. Pentingnya rasa memiliki dan passion, serta loyalitas dalam dunia kerja," jelasnya.
Diakhir sambutannya, Wagub Kandouw juga berpesan agar dapat berjuang keras sehingga terselenggarannya visi misi tersebut yang kemudian mutlak perlu dan harus diseriusi. “Kita harus juga mampu menguasai skala prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024. Hal itu mutlak perlu, agar kemudian tiap elemen Pemprov Sulut mampu menjadi corong serta bergerak serempak untuk kemudian mewujudkannya,” pungkas mantan Ketua DPRD Sulut itu.
(Advetorial Dinas Kominfo Provinsi Sulut)
COMMENTS