Manado– Rapat Evaluasi dan Sinkronisasi Data Hasil Pengawasan sub Tahapan
Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pilkada di Sulut, digelar oleh Bawaslu
Provinsi Sulut, pada Kamis 25 Juli 2024 di Kantor Bawaslu Sulut Jalan Dr. Sam
Ratulangi.
Adapun rapat evaluasi ini dihadiri langsung oleh Komisioner KPU-RI
Betty Epsilon Idroos selaku Ketua Divisi Data dan Informasi Pemilihan Umum, dan
oleh seluruh jajaran KPU dan Bawaslu Kota Manado, dan untuk jajaran Bawaslu
Kab/Kota lainnya mengikuti rapat tersebut via video conference. Dalam
sambutannya Ardiles Mewoh selaku Ketua Bawaslu Sulut mengapresiasi untuk KPU
Sulut yang mampu melakukan coklit dengan cepat.
“Sulut menjadi salah satu yang
tercepat dalam melakukan coklit, jadi kita harus berikan apalus kepada KPU
Sulut, tentunya dengan kesempatan yang baik ini kami juga dari Bawaslu akan
melakukan pengawasan meskipun koordinasi, komunikasi terus kami lakukan bersama
KPU sampai pada tingkat paling bawah”, ujar Mewoh. Lebih lanjut Mewoh pun
mengatakan berkat koordinasi yang baik ini juga sehingga proses coklit boleh
berjalan dengan cepat.
“Koordinasi yang baik ini merupakan salah modal kuat
sehingga KPU dapat melakukan coklit dengan cepat, karena memang sejak awal kami
sudah berkomitmen bila ada rekomendasi atau temuan pelanggaran yang ditemukan
segera kita selesaikan, dimana seminggu sekali dari hasil pengawasan kami
laporkan kepada KPU, karena kehadiran Bawaslu adalah untuk membantu KPU dalam
hal pengawasan”, ungkap Ardiles Mewoh.
Sementara itu, Betty Epsilon
Idroos menyampaikan, pada Pemilu dan Pilkada 2024, KPU RI memiliki beberapa road
map atau rencana strategis untuk mengelola data dan proses Pemilihan. Pertama
manajerial hulu sampai hilir data pemilih untuk Pemilu dan Pilkada 2024. Betty
mengungkapkan, Tidak seperti Pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 ini tidak ada
persoalan terkait data pemilih termasuk di Mahkamah Konstitusi, karena kerja
keras kita dan tentu juga bagian pengawasan termasuk Bawaslu se
Indonesia,”ungkapnya.
Betty menambahkan, Road map kedua terkait dengan semua
sumber informasi yang dimiliki oleh KPU, dan yang ketiga adalah big data Pemilu
2024.
Terkait dengan data pemilih 2024, alas datanya adalah data DP4. Untuk
Pilkada, KPU sudah menerima DP4 dari Mendagri pada Mei 2024 lalu, untuk
disinkronisasi dengan DPT terakhir Pemilu 2024.
“Proses verifikasi data pemilih
hasil Coklit juga dilakukan dengan membandingkan data yang ada dalam model A
daftar pemilih dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat,”
tambahnya.
Dibagian akhir Betty mengatakan, Rapat Evaluasi dan Sinkronisasi data
itu diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki dan
memastikan keakuratan data Coklit yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan
Pilkada 2024.
(**/Oby)
COMMENTS